Septian Nur Hadi/ Jawa Pos

SEPAKAT KOLABORASI: Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat bertemu dengan Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, di Gedung Negara Grahadi, kemarin (6/11).

Dari Pertemuan Pimpinan Kanwil BPN Jatim

SURABAYA – Hingga kini, masih cukup banyak bangunan fasilitas umum di wilayah Jatim yang belum bersertifikat. Mulai dari sekolah-sekolah negeri, rumah ibadah, hingga kantor pemerintahan.

Situasi itu mendapat atensi dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kemarin (6/11), orang nomor satu di Jatim tersebut membahas rencana percepatan sertifikasi lahan fasilitas publik dan tanah wakaf bersama Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri.

”Kami sudah minta Pak Sekda (Sekdaprov Adhy Karyono) untuk menginventarisir aset sekolah, kantor-kantor UPT yang masih dalam proses pendataan maupun proses bersertifikat,” katanya.

Dia menyebut bahwa upaya memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf di Jawa Timur terus dikebut, termasuk menginventarisir aset-aset milik pemerintah.

Dalam pertemuan itu, Pemprov dan Kanwil BPN Jatim sepakat memberikan prioritas dalam penuntasan sertifikasi, baik untuk tanah wakaf maupun seluruh aset milik pemerintah daerah.

Sementara itu, Kanwil BPN Jatim juga membeberkan sejumlah program strategis yang bakal digelar. Mulai dari sertifikasi tanah wakaf, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas). Program terakhir bertujuan meminimalkan sengketa batas dan mempercepat proses pengukuran.

Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, menegaskan bahwa program PTSL di provinsi ini terus berlangsung, termasuk tanah wakaf. Dari target 80 ribu sertifikat wakaf di Jawa Timur, saat ini proses penerbitan sudah selesai 100 persen. ”Tinggal diserahkan kepada pemilik tanah,” kata Asep. (ian/ris)