SURABAYA – Pemkot Surabaya menunda penandatangananmemorandum of understanding (MoU) pembiayaan alternatif atau utang daerah tahun 2025 meski proyek-proyek strategis sudah berjalan. Seharunya kesepakatan itu bisa langsung diteken pada September atau Oktober lalu setelah pemerintah pusat memberikan lampu hijau pembiayaan daerah yang diajukan Pemkot Surabaya. Penundaan dilakukan demi menghemat pembayaran bunga, yang akan langsung berjalan begitu MoU diteken.

Sekda Surabaya Lilik Arijanto menyampaikan bahwa Pemkot sengaja menahan waktu penandatanganan hingga akhir tahun. Menurut dia, semakin awal MoU diteken, semakin cepat bunga pinjaman berjalan.

Meski demikian, seluruh proyek yang masuk skema pembiayaan alternatif tetap berjalan tanpa hambatan. Tahun ini Pemkot menggunakan skema reimburse, yakni pekerjaan dikerjakan lebih dulu, sementara pembayarannya dicairkan belakangan. ”Tidak ada masalah (dengan pembangunan proyek yang sudah direncanakan, Red). Proyek tetap jalan,” tegas Lilik.

”Kalau sudah tanda tangan dan uang digunakan, bunga langsung jalan. Jadi tanda tangan kita geser sejauh mungkin. Perkiraan Desember baru diteken.” -- Sekda Surabaya Lilik Arijanto

Hemat Dua Bulan Pembayaran

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifai mendukung langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya. Ia menyebut penundaan MoU hingga Desember berpotensi menghemat bunga selama dua bulan.

Ia menambahkan secara politik DPRD sudah menyetujui pembiayaan alternatif tersebut. Sejumlah proyek prioritas, mulai penanganan banjir hingga pembangunan infrastruktur, tetap berjalan dengan mekanisme lelang lebih dulu dan pembiayaan alternatif diberikan sebagai penutup.

”Kalau MoU di Desember, kita melewati Oktober dan November. Itu penghematan nyata. Jadi bisa menghemat anggaran pembayaran bunga dua bulan.” -- Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai

Siapkan Pinjaman Lain

Selain pinjaman 2025, Pemkot juga menyiapkan pembiayaan alternatif tahun 2026 senilai Rp1,5 triliun melalui Bank Jatim dan PT SMI. Berkas administrasi telah disiapkan, perda telah disahkan, dan tinggal menunggu proses evaluasi gubernur serta pengajuan ke kementerian terkait.

Menurut Bahtiar, percepatan pengerjaan proyek di awal tahun dinilai lebih efisien. ”Selisihnya bisa puluhan miliar. Lebih hemat kalau dikerjakan di awal,” tandasnya. Dia yakin pembangunan ini bisa memacu ekonomi Surabaya. Dampak ekonomi secara tidak langsung bisa menyumbang PAD. Paling penting, dampak ke masyarakat bisa langsung dirasakan. (ana/gal)