JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyegel gudang di Sabang, Aceh, yang di dalamnya baru diturunkan ratusan ton beras impor ilegal asal Thailand. Informasi itu disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman di kediamannya, Minggu (23/11) sore.
Dia mengatakan menerima informasi tersebut ketika sedang diinfus untuk pemulihan kesehatan. Amran menegaskan semua pihak yang terlibat dalam impor ilegal 250 ton beras tersebut segera diperiksa Bareskrim Polri. Menurutnya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak boleh lagi ada impor. Apalagi stok beras nasional sekarang sedang tinggi-tingginya.
Alasan bahwa Sabang merupakan zona perdagangan bebas tetap tidak dibenarkan. Instruksi pemimpin tertinggi menyatakan tidak boleh ada impor beras dalam bentuk apa pun. Impor masih diperbolehkan untuk beras khusus, di antaranya beras basmati.
Amran mengungkapkan, motif impor beras ilegal itu murni untuk keuntungan bisnis. Pasalnya, harga beras di Thailand, termasuk Vietnam, dahulu ketika Indonesia masih aktif impor, melonjak hingga sekitar USD 630 (Rp 10,5 juta) per ton atau Rp 10.500/kg.
Tetapi ketika sepanjang 2025 ini Indonesia tidak impor beras, harga beras di Thailand dan Vietnam jatuh, berada di angka USD 340 (Rp 5,6 juta) per ton atau sekitar Rp 5.600/kg. “Jangan dibalik. Harga beras di Thailand murah kemudian di Indonesia mahal adalah kesalahan Indonesia,” katanya.
Amran menegaskan harga beras di Thailand dan Vietnam anjlok gara-gara Indonesia tidak impor. Seperti diketahui, Indonesia adalah importir beras tertinggi di dunia. Ditilik ke belakang, Indonesia tidak impor karena produksi melimpah. Stok beras nasional berkisar 4,2 juta ton pada Agustus lalu.
Dengan harga beras Thailand yang murah itu, ada potensi bisnis luar biasa. Misalnya, jika beras itu dibanderol Rp 6.000/kg terima beres sampai tiba di Sabang, kemudian dijual sesuai harga pasaran saat ini, keuntungan importir sangat besar. Saat ini harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp 14.900/kg.
Untuk simulasi, ketika beras impor ilegal itu didatangkan Rp 6.000/kg kemudian dijual Rp 14.900/kg, maka ada keuntungan Rp 8.900/kg atau Rp 8,9 juta per ton. Dengan total impor sebanyak 250 ton, maka keuntungannya Rp 2,2 miliar.
Amran menegaskan angka tersebut sangat besar, terlebih karena dapat menghancurkan semangat petani lokal yang sedang bergairah menanam padi. Bahkan untuk wilayah Sabang maupun Aceh sendiri, produksi padinya sedang melimpah. “Kok masih ada yang nekat impor beras ilegal,” tandasnya.
Dia mengaku sudah mengecek semua pejabat di Kementan; tidak ada yang mengizinkan atau mengeluarkan rekomendasi impor beras. Begitu pula dari Kementerian Perdagangan, sehingga dapat dipastikan impor tersebut ilegal.
Kementan saat ini juga sedang menelusuri kasus serupa di Batam. Amran menegaskan pemerintah tegas menindak importir beras ilegal sesuai peraturan hukum. Ketika ada pejabat Kementan yang terlibat, akan langsung dicopot dan dihukum sesuai peraturan. Dia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras ilegal itu masuk ke Indonesia lewat Sabang. “Beras tersebut masuk pada 16 November,” katanya. Kemudian dilakukan bongkar muat dari pelabuhan menuju gudang pada 22 November. Saat dilakukan penindakan, masih ada sebagian beras yang masih berada di kapal.
Ironisnya, saat bongkar muat berlangsung, kegiatan tersebut disaksikan oleh pejabat pemda, kepolisian, dan militer setempat. Informasi ini diketahui lewat pemberitaan lokal. Dalam pemberitaan tersebut, impor beras ilegal itu justru terkesan sebagai capaian positif karena berhasil mendatangkan beras dengan harga murah. (wan/ali)
