Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sela penyerahan penghargaan Proklim di Jakarta (1/12). (Hilmi/Jawa Pos)
JAKARTA - Proses penanganan bencana alam di Sumatera berjalan pararel dengan penegakan hukum. Perusahaan yang diduga terlibat dalam penebangan hutan di sana akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Hukuman perdana maupun pidana siap dijatuhkan kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Informasi penegakan hukum pelanggaran lingkungan hidup itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (Men-LH) Hanif Faisol Nurofiq. "Kami segera memanggil semua entitas (perusahaan terkait bencana) di Aceh, Sumbar, dan Sumut," katanya di sela penyerahan penghargaan Proklim di Jakarta (1/12).
Hanif menegaskan sudah menugasi Ditjen Penegakan Hukum Kemen-LH untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. "Mereka (entitas perusahaan) harus bertanggungjawab. Termasuk untuk pemulihan lingkungan," katanya.
Menurut laporan yang dia terima, jumlah korban paling banyak ada di Sumut. Khususnya di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru. Salah satu karakteristik khas dari DAS ini adalah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah berada di sisi lembahnya.
Hanif mencatat, sedikitnya ada delapan entitas perusahaan yang berpotensi memicu kerusakan lingkungan di DAS Batang Toru. Diantaranya adalah perusahaan tambang emas dan perkebunan sawit. Kedelapan entitas perusahaan itu memperparah dampak dari hujan lebat yang terjadi pada 24 dan 25 November lalu.
Dia juga menyampaikan adanya siklon tropis senyar yang memicu hujan lebat berhari-hari di tiga provinsi tadi. Hanif mengatakan, siklon Senyar ini belum pernah masuk ke Indonesia selama ini. Diduga akibat perubahan iklim, siklon tersebut masuk ke Indonesia.
Siklon Senyar itu membawa dampak hujan luar biasa lebat. "Ternyata landscape kita tidak menampung kapasitas hujan seperti itu," jelasnya. Akibatnya terjadi longsor dengan ratusan korban jiwa.
Hanif mengatakan, seluruh perizinan perusahaan di tiga provinsi yang berpotensi memicu longsor ditinjau ulang. Kemen-LH akan menjadikan curah hujan siklon Senyar sebagai baseline atau patokan. "Jika diperlukan, usaha-usahanya dihentikan dulu sampai keluar kajian yang baru," tuturnya.
Dia mengatakan, pemerintah harus bisa memastikan bencana serupa tidak terulang lagi. Caranya dengan merevisi perizinan lingkungan di sana. Khususnya dikaitkan dengan kemampuan hutan menyerap air hujan.
Di bagian lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin rapat internal terkait penyediaan kebutuhan pangan untuk korban bencana Sumatera. Bantuan pangan menggunakan beras cadangan pangan Pemerintah.
Pemerintah telah menyiapkan bantuan berupa 34 ribu ton beras dan 6,8 juta liter minyak goreng untuk tiga provinsi terdampak. Perinciannya adalah Aceh menerima 10.614 ton beras dan 1.954 ton minyak goreng. Kemudian Sumatera Utara dapat 16.894 ton beras dan 3.108 ton minyak goreng. Lalu Sumatera Barat dapat alokasi 6.795 ton beras dan 1.250 ton minyak goreng.
Amran memastikan langkah penanganan berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Dia menegaskan bahwa negara wajib hadir penuh di tengah masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
“Dalam kondisi darurat seperti ini, tidak boleh ada keterlambatan," katanya. Seluruh jajaran Kementan dan Bapanas harus bergerak cepat di lapangan. Memastikan ketersediaan pangan aman, serta bantuan segera sampai ke masyarakat.
Amran juga menginstruksikan percepatan penyaluran CPP, termasuk beras dan komoditas pokok lainnya, bekerja sama dengan Bulog dan pemerintah daerah. Dia meminta posko distribusi beroperasi 24 jam serta memastikan jalur logistik bebas hambatan. (wan/oni)
