JAKARTA - Secara umum penyelenggaraan TKA tahun pertama dinilai cukup baik. Namun, masih ada catatan dari sejumlah organisasi guru. Misalnya, terkait kedudukan dan fungsi TKA.
Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), masih ada kesimpangsiuran terkait hal ini di lapangan. Wakil Ketua Umum FSGI Mansur Sipinathe mengungkapkan, meski telah ada permendikdasmen yang menyatakan TKA tidak wajib, namun informasi yang beredar di masyarakat tidak demikian.
Beredar kabar bahwa TKA wajib dan mengganti nilai rapor untuk seleksi jalur prestasi. Bahkan, untuk masuk TNI/Polri, sekolah kedinasan, hingga untuk melamar kerja. “Informasi-informasi ini dibiarkan berkembang, bahkan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan agar TKA dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting bagi siswa,” ujarnya pada Jawa Pos, Sabtu (8/11).
Akibatnya, banyak sekolah, bahkan orang tua siswa, yang berlomba-lomba mengadakan persiapan. Mulai dari sewa komputer, ikut bimbingan belajar, dan lainnya. Kejadian-kejadian ini dinilainya justru jauh dari makna pendidikan yang berkualitas untuk semua.
“Akhirnya muncul dugaan animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap TKA ini jangan-jangan sebenarnya disebabkan oleh ketidakjelasan informasi,” katanya.
Masalah wajib dan tak wajib ini turut disuarakan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Dewan Pakar P2G Suparno Sastro mengungkapkan, perlu ada panduan tegas bagi sekolah, dinas pendidikan, maupun pemda untuk memastikan TKA bersifat sukarela. Sebab, di lapangan, meski bersifat opsional, nyatanya banyak sekolah hingga dinas pendidikan yang mewajibkan untuk keperluan SNBP dan keperluan internal.
“Bagi mereka yang tidak mengikuti SNBP, maka tidak boleh dipaksa ikut TKA, kecuali muncul hal baru (jadi wajib, red). Sebab, siswa yang tidak eligible SNBP jadi mengalami tekanan yang cukup banyak dan bisa memicu praktik kecurangan,” paparnya.
Pihaknya mengusulkan agar ke depan sosialiasi dilakukan lebih awal. Sehingga, tak ada kesimpangsiuran. Termasuk, persiapan siswa bisa lebih matang. “Karena rata-rata yang dikeluhkan para siswa itu terkait waktu persiapan. Jadi kalau sosialisasi dan persiapan awalnya baik, maka kecemasan dan segala efek yang ditimbulkannya bisa dikurangi,” ungkapnya.
Mengenai tindak kecurangan yang terjadi, Suparno sepakat apabila pelaku kecurangan ditindak tegas. Bukan hanya pada peserta, tapi juga pengawas yang lalai. Apalagi, terkait peserta yang melakukan live media sosial saat mengerjakan tes. “Karena tidak boleh membawa gawai. Harusnya sudah terdeteksi sejak awal,” pungkasnya. (mia/oni)
