JAKARTA - PT PLN (Persero) memproyeksikan kebutuhan investasi mencapai sekitar Rp 3 ribu triliun untuk merealisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dokumen itu menjadi pijakan utama dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian listrik di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa RUPTL terbaru memuat rencana penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 gigawatt, dengan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76 persen dari total proyek. ”PLN tidak mungkin menanggung ini sendirian. Satu-satunya cara bergerak maju adalah melalui kolaborasi,” ujar Darmawan dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta Rabu (19/11).

Dia memaparkan bahwa implementasi RUPTL akan membutuhkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer dan gardu induk berkapasitas 109.000 MVA. Selain menopang pasokan energi hijau, proyek besar ini disebut akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ketahanan energi nasional, menekan emisi, sekaligus mendorong peralihan konsumsi dari energi impor menuju sumber domestik.

Kemandirian Energi

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai percepatan kemandirian energi melalui RUPTL menjadi elemen penting untuk mencapai visi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi delapan persen tidak mungkin terwujud tanpa dukungan kelistrikan yang memadai. ”Tidak ada cerita pertumbuhan ekonomi delapan persen tanpa kelistrikan yang optimal,” ujarnya.

Menurut dia, pasokan listrik yang stabil, bersih, dan terjangkau memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, termasuk akses pendidikan, digitalisasi sekolah, hingga penguatan aktivitas ekonomi di wilayah yang selama ini terpencil.

10 Ribu Titik Belum Dilayani

Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menambahkan bahwa rasio elektrifikasi yang ditangani PLN saat ini telah mencapai 98,54 persen. Meskipun demikian, masih terdapat lebih dari 10 ribu titik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum menikmati layanan kelistrikan secara memadai.

Pemerintah menargetkan penyelesaian masalah elektrifikasi tersebut dalam lima tahun mendatang, termasuk penyediaan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga miskin serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya komunal di 80.000 desa. “Proses transisi energi akan dijalankan dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan, keberlanjutan, dan keadilan, mengingat potensi energi hijau di Indonesia yang sangat besar,” ucapnya. (agf/dio)