SURABAYA - Konflik elite PBNU mengundang keprihatinan mendalam dari para tokoh NU. Apalagi, beredar kabar jika perpecahan itu terkait dengan izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
Satu di antara sekian tokoh NU yang merasa prihatin itu adalah Said Abdullah, ketua DPP PDI Perjuangan. Dia merasa masygul mendengar kabar para masyayikh dan kiai PBNU berkonflik. Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka yang disertai dengan saling pecat satu sama lain. Yang membuat Said merasa sedih, konflik itu dikabarkan bermula dari pengelolaan pertambangan batubara yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan, termasuk NU.
"Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan," kata Said. "Sebagai pribadi yang sejak kecil dididik, beribadah, dan bermuamalah dengan tradisi nahdliyah, saya memegang teguh ajaran tawadhu', tabayyun, serta akhlaqul karimah dalam kitab Ta’lim Muta’alim. Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka?'' katanya.
Said juga merasa malu melihat konflik di jajaran elite PBNU. Sebab, selama ini dia selalu meneladani dan menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah. "Namun, kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini," keluhnya.
Dia memohon kepada para masyayikh dan kiai di PBNU untuk mengutamakan islah. "Para mustasyar PBNU, kiai sepuh, dan para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini," katanya.
Dia menegaskan, perpecahan PBNU akan merugikan bangsa. Sebab, dunia sudah mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah.Bila konflik ini berkepanjangan, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi konflik. Padahal, fokus PBNU harus ke pelayanan kepada para jam'iyah di bawah.
Dia mengatakan, bila jalan pecat-memecat yang ditempuh, akan ada luka dan perpecahan yang tidak bisa disudahi dengan sekadar keputusan organisasi. ''Karena ujungnya yang zero-sum game (menang kalah), tidak memenangkan semua. Akan ada martabat yang direndahkan," ungkap anggota DPR dari dapil Madura itu.
Audit Internal PBNU Belum Rampung
Polemik pencopotan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf oleh Rais Aam KH Miftakhul Akhyar terus berlanjut. Kebijakan Kiai Miftah itu dinilai belum waktunya. Sebab, audit internal PBNU belum rampung.
Sorotan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Najib Azca. Informasi yang dia terima, auditor independen menegaskan bahwa audit umum atas laporan keuangan PBNU belum rampung. Belum menghasilkan laporan yang bisa dijadikan dasar keputusan.
Dia mengatakan, urusan keuangan itu sangat krusial. Sebab, masalah itu menjadi salah satu alasan pencopotan Gus Yahya. Selain soal keuangan, juga terkait diundangnya Peter Berkowitz, tokoh pro Israel dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU). Dua pertimbangan itu muncul dalam surat risalah rapat Syuriah PBNU dan diteken Kiai Miftah.
Dalam klarifikasi kepada Tim Audit Internal PBNU, auditor menilai tidak semestinya ada pihak yang menyimpulkan atau mengutip hasil audit karena proses masih berlangsung. Auditor juga menegaskan bahwa audit umum tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dan diverifikasi.
Najib menjelaskan, keputusan Rais Aam mencopot Ketum PBNU dinilai menyalahi AD/ART. Menurut aturan organisasi, satu-satunya forum yang berhak mengganti Ketua Umum adalah Muktamar. Bukan keputusan sepihak melalui surat edaran ataupun pernyataan Rais Aam.
“Audit belum selesai, tim pencari fakta baru bergerak setelah keputusan diumumkan. Bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia," jelasnya (30/11).
Forum Sesepuh Minta Segera Islah
Sejumlah kiai NU mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Minggu (30/11). Pantauan Radar Kediri Grup Jawa Pos, pertemuan itu dihadiri KH Anwar Manshur dari Ponpes Lirboyo dan KH Nurul Huda Djazuli dari Pondok Ploso. Ada juga KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, Abdul Hannan Ma’shum dari Kwagean, Kholil As’ad Situbondo, dan Ubaidillah Shodaqoh dari Pondok Al Itqon Jawa Tengah . Selain itu, ada yang bergabung melalui Zoom Meeting. Yaitu KH Ma’ruf Amin, KH Said Agil Siradj, KH Umar Wahid, dan KH Abdulloh Ubab Maimoen.
Hasil dari pertemuan tertutup itu adalah imbauan agar semua yang berkonflik melakukan islah serta menghentikan pernyataan di media yang bisa memperburuk permasalahan. Hal itu disampaikan Kiai Oing Abdul Muid Shohib yang memberikan keterangan pers usai pertemuan.
Selain Gus Muid, ikut mendampingi dalam keterangan pers tersebut adalah Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar, biasa disapa Gus Kautsar, dan Gus Atho’illah Anwar. Lokasi pertemuan sendiri berlangsung di kediaman Gus Kautsar sejak pukul 12.00 hingga pukul 15.00.
Para sesepuh juga mengimbau agar struktur NU di bawah tidak terpengaruh dengan konflik PBNU. “Kami juga mengajak seluruh warga NU untuk senantiasa menjaga ukhuwah nahdliyah serta menjunjung tinggi etika bermedsos,” imbuhnya. (wan/la/fud/oni)
